Pendeta: Larangan Cadar di Prancis Diskriminasi NEW YORK (voa-islam.com): Larangan mengenakan cadar bagi perempuan muslim di Prancis mendapat sorotan tidak hanya dari kalangan muslim, tetapi juga kalangan penganut agama lain, termasuk pemuka agama Kristiani di New York, Pendeta N.J. L’ Hereux, Jr. Saat berbicara dalam dialog antar-agama yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal RI di New York, Selasa, L`Hereux mengisyaratkan larangan tersebut sebagai salah satu bentuk diskriminasi dan kurangnya toleransi terhadap umat beragama. Dialog antar-agama itu menghadirkan lima pemuka agama di wilayah New York dengan pembicara ilmuwan muslim dari New York University Katherine S. Vizcaino Pinzon, Pendeta Yahudi Michael Weisser dari Free Synagoge, dan Pendeta John Kung dari masyarakat Kong Hu Chu New York. Kemudian pemuka Hindu Swami Parameshananda dari International Representative of Bharat Sevashram Sangha, pemuka Budha Kondanna dari Buddhist Council of New York serta Pendeta N.J. L`Heureux Jr. sendiri. Dalam diskusi yang dipimpin oleh imam berpengaruh di New York asal Indonesia, Syamsi Ali, tersebut, L`Heureux menanggapi pertanyaan seorang peserta seputar larangan bercadar di Perancis. Pendeta yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Queens Federation of Churches itu mengatakan bahwa pemerintah dan negara selayaknya tidak ikut terjebak mendiskriminasi atau bersikap tidak toleran terhadap kebebasan berekspresi masyarakatnya. Ia menggarisbawahi pentingnya pemisahan agama dan pemerintah, dan bahwa pemerintahan sekuler seharusnya dapat melindungi semua unsur dalam masyarakat. Pekan lalu, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menekankan bahwa di negaranya –yang sekuler itu, perlu dikeluarkan larangan terhadap perempuan Prancis mengenakan penutup wajah atau cadar. Perdebatan seputar larangan itu sendiri di Prancis –negara yang saat ini diperkirakan ditinggali oleh sekitar enam juta warga muslim– sudah belangsung sejak lima tahun lalu. Saling Pengertian Dialog antara-agama yang bertajuk “Peranan Agama-agama dalam Membangun Kerjasama di antara masyarakat” dibuka oleh Konjen RI di New York Trie Edi Mulyani, yang menekankan bahwa kerjasama global hanya bisa diraih jika ada saling pengertian antar-manusia “Di masa kini, peran aktor non-pemerintah, khususnya para pemimpin agama dan juga umat beragama di akar rumput, sangatlah penting dalam menjalin komunikasi tersebut,” kata Trie. Imam Syamsi Ali yang menutup dialog tersebut mengingatkan bahwa umat manusia harus didorong kembali untuk membaca sejarah interaksi antar-agama, khususnya antara Islam, Nasrani dan Yahudi. Sejauh ini, menurutnya, umat lebih banyak mengingat dan memfokuskan perhatian pada interaksi antara agama di masa kelam. Padahal selama berabad-abad, umat Islam, Nasrani dan Yahudi dapat hidup berdampingan secara damai. Salah satu kesimpulan dialog itu juga menyebutkan bahwa media massa sering bersikap tidak seimbang dalam pemberitaannya. Media massa dilihat lebih sering memberitakan pertikaian dan kekerasan antar-umat beragama daripada peristiwa-peristiwa menyangkut dialog antar-agama. “Pendeta Kristen saja tidak setuju dengan larangan niqob, lalu kenapa orang-orang yang mengaku muslim malah latah ikut-ikutan mengamini larangan itu?” [ant]