Tag

, , ,

Undang-undang yang mengatur keormasan dinilai tidak sejalan dengan perkembangan demokrasi.
Hadi Suprapto
Gamawan Fauzi (Antara/ Yudhi Mahatma)

VIVAnews – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui pemerintah menjadi serba salah untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1986 yang mengatur tentang keormasan dinilai tidak sejalan dengan perkembangan demokrasi saat ini.

“Kalau terlalu diatur, nanti pemerintah dinilai melanggar hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, untuk mengeluarkan pendapat,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di Padang.

Menurut Mendagri, pernyataan tersebut bukan alasan pembenar bahwa pemerintah membiarkan ormas untuk berbuat di luar jalur hukum. Jika ormas melakukan tindakan anarkisme, menurut dia, UU Nomor 8 Tahun 1986 menyatakan bahwa pemerintah berhak memberikan teguran.

Mekanismenya, surat teguran terhadap ormas yang bermasalah tersebut diberikan hingga tiga kali. “Selanjutnya, pemerintah akan meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kasus tersebut. Hanya sebatas itu kewenangan pemerintah yang ada dalam aturan tersebut.”

Ia menilai, undang-undang yang mengatur tentang ormas ketinggalan dibanding aturan hukum yang berkembang saat ini. UU No 8 tahun 1986 dinilai belum mampu menampung aspirasi dinamika berdemokrasi yang berkembang. Bahkan, menurutnya, undang-undang tersebut terlambat dibanding perkembangan aturan yang ada saat ini.

Dia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri berniat mengajukan revisi undang-undang keormasan tersebut. “Tentu saja undang-undang yang baru akan menyesuaikan dengan aturan lain seperti undang-undang tentang keterbukaan informasi,” katanya.

Persoalan keormasan muncul ke permukaan pasca menguatnya keinginan masyarakat agar pemerintah bertindak tegas kepada Front Pembela Islam (FPI).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, pemerintah membiarkan tindakan kerasa dari FPI. “Sepertinya ada pembiaran. Kalau pemerintah tegas, kejadiannya tidak akan terulang terus,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR. (umi)

Laporan: Eri Naldi l Padang

• VIVAnews